Belajar dari Filosofi Bangsa Jepang

Oleh : Ubedilah Badrun

Tema Filosofi bangsa mengingatkan saya pada peristiwa kira-kira setahun lalu ketika saya bertemu dengan Matshumoto San, seorang guru di SMA Toshima yang sedang mengambil program master di sebuah Universitas di Tokyo - Jepang. Perbincangan yang berjalan lebih dari 45 menit itu sampai menyinggung Idiologi bangsa Jepang, dan yang saya kaget Matshumoto San tahu tentang Pancasila sebagai Idiologi bangsa Indoensia dengan segala pujian teoritisnya sekaligus miskin prakteknya. Lalu ketika saya tanya tentang idiologi bangsa Jepang? Ia hanya bisa menjawab dengan senyuman sambil mengatakan "we don't have Ideology ".

Ketika masih di Tokyo, saya sempat berbincang dengan Koichi Tokuda, seorang Professor Emeritus Tokyo institute of Technology, kebetulan beliau adalah juga chief adviser of JICA yang sedang mendalami pembelajaran science di Indonesia, beliau berkomentar bahwa kurikulum science di Indonesia terlalu tinggi untuk level SMP dan SMA nya dan beliau tidak bisa membayangkan bagaimana content kurikulum yang begitu padat itu bisa dipraktekkan dengan fasilitas laboratorium di Indonesia yang sangat terbatas.

Dari kisah bertemu dengan Matshumoto dan Koichi Tokuda saya kira bisa sedikit menangkap struktur berfikirnya, bahwa idiologi yang tidak diparktekkan dan kecanggihan teoritis yang kosong eksperimen adalah sebuah kesia-siaan belaka. Saya kira ini kritik tersembunyi manusia Jepang untuk bangsa Indoensia. Dan ini nampaknya penyakit kronis yang menjangkit cukup lama di tubuh bangsa Indonesia.

Garis Lurus Yang Nyaris Sempurna

Dua tahun lalu, saya pernah mengajar di sebuah sekolah Jepang di wilayah Torideshi Ibaraki tentang budaya Indonesia. Mereka tentu saja sangat antusias dengan presentasi budaya, bahkan sejumlah tarian daerah yang mereka lihat gambar-gambarnya minta saya untuk mempraktekkannya, walhasil antusiaisme anak-anak berlanjut dengan tepuk tangan. Saya belajar dari standarisasi sekolah Jepang, dengan fasilitas yang memadai, juga belajar bagaimana contextual teaching learning dijalankan, selain itu saya juga belajar bagaimana PTA (Parents and Teachers Association) mereka menjalankan fungsinya bagi kemajuan sekolah. Dan jangan pernah menanyakan kesejahteraan para gurunya? Kita terlalu jauh tertinggal untuk yang satu ini.
Di sekolah yang saya kunjungi ini, lokasinya berdekatan dengan masyarakat dan dikelilingi kebun, tanaman-tanaman bunga, dan pepohonan yang rindang, disini juga saya menemukan sebuah konsistensi perilaku di tiga lingkungan pendidikan (di rumah, sekolah dan di masyarakat). Di tiga lingkungan ini tidak ada ambivalensi perilaku, baik di rumah, disekolah dan dimasyarakat, nilai-nilai kejujuran, kebersihan, ketertiban sejalan seperti garis lurus yang nyaris sempurna. Hal demikain adalah fenomena umum di negeri sakura ini. Bagaimana di Indonesia? Jawabanya singkat saja "garisnya masih bengkok, mungkin berantakan, dan bahkan patah-patah !", perilaku dirumah, di sekolah dan di masyarakat sangat jauh bertentangan.

Mengejar Kesempurnaan dan Semangat Bushido

Bagaimana watak manusia Jepang terbentuk sehingga filosofi "mengejar kesempurnaan" begitu kuat dimiliki bangsa Jepang ? Dengan sejarah kita diingatkan bahwa bangsa Jepang sebelum Restorasi Meiji adalah bangsa yang penuh carut marut konflik sosial dan konflik antar kelompok, termasuk carut marut ekonomi. Pristiwa Restorasi Meiji 1868 adalah sejarah agung manusia Jepang sesudah carut marut politik itu. Restorasi Meiji menjadi sejarah besar yang pengaruhnya begitu abadi bagi bangsa Jepang hingga saat ini. Bayangkan ketika Kaisar Meiji mengeluarkan proklamasinya yang terkenal (pembentukan parlemen, harus bersatu utk mencapai kesejahteraan bangsa, semua jabatan terbuka utk semua orang, adat istiadat kolot yang menghalangi kemajuan harus dihapus, mengejar kemajuan sebanyak mungkin untuk pembangunan negara). Sejak itu wajib belajar 6 tahun sudah digalakkan, bahkan 6 tahun kemudian (1872) membuat kebijakan wajib belajar 9 tahun (Indonesia baru tahun 1999). Selain itu pengiriman pelajar ke luar negeri juga besar-besaran dilakukan.
Dari akar sejarah ini, Jepang menemukan keagungan masa lalunya yang berjalan lurus menggerakkan kemajuan bangsanya hingga saat ini.

Motoyasu Tanaka dari Kementrian Luar Negeri Jepang ketika memediasi guru-guru pesantren yang diundang ke Jepang dua tahun lalu, pernah berbicara cukup serius dengan saya ketika menyinggung soal mental manusia Jepang. Tanaka San mengatakan bahwa mental manusia Jepang memang telah lama diwarisi dan terbentuk oleh mental Bushido atau jalan hidup samurai (kerja keras, jujur, ikuti pemimpin, tidak individualis, tidak egois, bertanggungjawab, bersih hati, harus tahu malu). Beliau bercerita bahwa ada seorang Hakim di zaman itu yang bekerja dengan penghasilan pas-pasan tetapi tetap bersikap jujur dan tegas dalam mengadili semua perkara meski kemudian harus meninggal karena kekurangan gizi, tetapi tetap memiliki semangat pengabdian yang luar biasa untuk penegakkan keadilan meski banyak upaya untuk merubah keputusannya dengan berbagai cara termasuk menyogoknya dengan sejumlah uang yang jauh lebih besar dari penghasilannya.

Sontoku Dan Yukichi :
Pembangkit Semangat Belajar Manusia Jepang

Kisah Kinjiro atau Ninomiya Sontoku (1787-1856) adalah juga catatan yang menarik. Kisah seorang Sontoku yang yatim ditinggal ayahnya, dan kemudian pada usia 15 tahun ia harus bekerja siang malam sambil membaca buku hingga menjadi manusia sukses yang masih tetap rajin bekerja dan belajar hingga menjadi orang yang berpengaruh. Kalau kita cermati dari namanya Sontoku bisa diartikan Son (hormat) dan Toku (berbudi). Sosok yang terhormat karena ahlaknya yang tak kenal lelah bekerja dan belajar.
Kisah Iukuzawa Yukichi (1835-1901) yang hidup di zaman Sakoku (Isolasi) adalah juga kisah yang mengagumkan, Yukichi adalah seorang anak samurai berpangkat tinggi. Dengan semangat belajarnya yang tinggi dan langsung dipraktekkan menjadikannya seorang pemikir yang tangguh. Kerja kerasnya untuk menguasai bahasa Belanda dan Inggris yang mendorongnya untuk belajar ke negeri Belanda dan Amerika telah menjadikannya seorang yang fasih berbahasa asing. Yukichi telah melahirkan pernyataannya yang popular tentang pentingnya menguasai ilmu: “ meski miskin seorang yang berilmu akan tetap berharga”. Pernyataan lainya yang sangat berpengaruh bagi bangsa Jepang adalah “ Sekarang tidak perlu alat-alat perang, yang paling penting adalah Belajar !”. Pendiri Keio University ini juga mengatakan “ Kekuatan Pena lebih kuat dari kekuatan Katana (militer) “. Atau kita bisa mencermati bukunya yang popular yang berjudul “Gakumon No Susume” yang menggerakkan manusia Jepang untuk Belajar , atau pernyataan egaliteriannya yang menarik “ Tenwa Hitono Ueni Hitoo Tsukurazu Hi tono Shitani Hitoo Tsukurazu”. (Tuhan menciptakan manusia itu sama, tidak ada yang diatas dan di bawah / semua manusia itu memiliki hak dan peluang yang sama). Pesan ini untuk membongkar kasta-kasta sosial dimasyarakat Jepang yang membelenggu manusia Jepang pada saat itu, termasuk kultur struktur sosial Jepang yang membelenggu pencarian manusia Jepang akan Ilmu dan kesuksesan Hidup. Pada saat itu kapasitas keilmuan dan kesuksesan hidup hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang berdarah biru.

Kisah Kinjiro atau Ninomiya Sontoku dan kisah Iukuzawa seperti yang saya uraikan diatas adalah sejarah manusia Jepang yang pengaruhnya besar bagi bangkitnya kesadaran intelektualisme di Jepang. Walhasil dari uraian diatas setidaknya bisa dipahami bagaimana pengaruh Restorasi Meiji, dan para pendahulunya yang menggerakkan manusia Jepang untuk mencari ilmu. Hasilnya? Filosofi “mengejar kesempurnaan” menjadi sebuah energi yang terus berjalan hingga saat ini.

Fenomena NEET dan Pareto Principle

Empat tahun di Jepang saya sempat mengamati fenomena NEET (Not in Education, Employment or Training) dikalangan muda Jepang. Fenomena NEET ini menjadi menarik karena secara sosio psikologis adalah mirip sebuah bentuk pemberontakan anak muda Jepang atas kemapanan, mereka melakukan semacam pelarian atas ketidakberdayaannya karena kekejaman kapitalisme. Mereka anak muda Jepang yang tidak mau sekolah, tidak mau bekerja, termasuk tidak mau di training, mereka jumlahnya tidak sedikit dan kabarnya sudah memiliki organisasi. Mereka sangat menggantungkan hidupnya pada orang tua mereka. Dalam sebuah survey, kantor Kabinet Jepang membagi dua kategori NEET ini, yaitu kategori "Tidak mencari kerja" dan "Tidak berkeinginan (kerja)".
Di sisi yang lain ada satu catatan menarik yang bisa kita pelajari dari negara yang sudah maju seperti Jepang ini, yakni Pareto Principle (Vilfredo Pareto, 1906) benar-benar berjalan di negeri Samurai ini. Sebuah teori yang meyakini perbandingan peran dan kontribusi dengan perbandingan 20% berbanding 80%. Jika menggunakan perspektif Vilfredo Pareto untuk memahami Jepang maka kira-kira penjelasan singkatnya seperti ini : 20% manusia Jepang telah menolong 80% manusia Jepang lainya. Artinya mungkin kelompok anak muda NEET yang menggejala di Jepang ini masuk dalam bagian 80% yang tertolong itu. Namun demikian fenomena NEET ini sempat mengkhawatirkan pemerintahan Jepang karena Jepang akan kehilangan beberapa persen pajak dari warganya yang tidak mau bekerja ini.

Sebuah Pertanyaan

Akhirnya dapat dipahami bahwa filosofi bangsa Jepang lahir dari kebesaran spirit para pendahulunya (kisah tokoh pendahulu dan spirit Bushido). Selain itu konsistensi karakter manusia Jepang baik di rumah, sekolah maupun di masyarakat , juga berpengaruh bagi terwujudnya social order yang nampak otomatis dimiliki manusia Jepang. Realitas bangsa Jepang yang sungguh-sungguh memberikan kontribusi dan menolong manusia lainya (20% : 80%), juga memberi pengaruh bagi terbentuknya karakter manusia Jepang dengan filosofinya yang rasionalis. Namun, kekhawatiran akan generasi muda Jepang yang tergilas kapitalisme (seperti fenomena NEET) juga merongrong masa depan Jepang puluhan tahun mendatang. Diduga oleh banyak kalangan Jepang akan kehilangan sekitar 1 juta generasi muda akibat fenomena sosial semacam ini. Beberapa kalangan menduga Jepang akan kekurangan 100 juta tenaga kerja menengah kebawah pada tahun 2050. Akankah filosofi bangsa Jepang tergilas logika kapitalisme yang justru sampai saat ini masih dipuja-puja pemerintahnya? Akankah kekuasaan (dominasi negara di Asia) pada puluhan tahun mendatang akan bergilir ke wilayah lain? Adakah Indonesia bisa belajar dari fenomena Jepang ini?

Ubedilah Badrun, Dosen Sosiologi Politik Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Jakarta (UNJ), pernah tinggal di Jepang,

SEJARAH INTERNET

Tahukah kamu ? Bagaimana terbentuknya internet yang kita kenal sekarang ini. Internet adalah jaringan global yang terdiri dari jaringan-jaringan komputer LAN (Local Area Network) maupun WAN (Wide Area Network) yang saat ini menghubungkan ribuan bahkan jutaan komputer diseluruh dunia. Atau dengan kata lain internet adalah networks of networks atau jaringan dalam jaringan.

Internet lahir pada masa perang dingin sekitar tahun 1960-an digunakan untuk keperluan militer. RAND corporations bekerjasama dengan MIT (Massachusetts Institute of Technology) dan UCLA (University of California) mengembangkan sistem ini untuk departemen pertahanan Amerika. Maka terciptalah ARPANET yang menghubungkan empat buah super komputer yang diperuntukan untuk memudahkan komunikasi bagi angkatan bersenjata Amerika Serikat. Hingga saat ini berkembang sangat pesat dan telah menghubungkan jutaan komputer diseluruh dunia.
Internet sebagai jaringan komputer global telah terbukti dapat mempermudah pemakaiannya baik dalam berkomunikasi maupun dalam pertukaran informasi. Diantara sekian banyak fasilitas yang ditawarkan oleh internet, dibawah ini adalah fasilitas yang paling banyak digunakan :

Electronic Mail (E-Mail)
Adalah surat elektronik yang diterima melalui internet fasilitas ini merupakan yang paling populer & banyak digunakan oleh pengguna internet di dunia dan dapat diterima dalam hitungan menit.

FTP (File Transfer Protocol)
File Tranfer Protocol merupakan fasilitas internet untuk mengakses suatu file yang berada di host komputer. File dapat diletakan (upload) atau diambil (download) kedalam komputer.

WWW (World Wide Web)
Ini adalah fasilitas yang paling popular di internet karena semua informasi diseluruh penjuru dunia dapat dilihat melalui website-website yang ada. WWW adalah fasilitas yang paling pesat perkembangannya. Dari awalnya hanya dapat menampilkan teks saat ini dapat menampilkan suara, gambar, animasi, dan film sehingga berbagai fasilitas dapat dilakukan melalui WWW.

Dengan adanya internet sekarang ini dapat mempermudah kita dalam pencarian dan pertukaran informasi dari berbagai belahan dunia sehingga jarakpun terasa dekat dan waktu terasa cepat irfan.h

SMA NEGERI 1 DEPOK Kerja Keras dan Disiplin Berbuah Prestasi

Dengan kualitas pendidikan yang unggul diharapkan SMA Negeri 1 Depok terus menelurkan putra-putri terbaik bangsa yang diharapkan kelak menjadi pemimpin masa depan. Kerja keras dan disiplin membuahkan prestasi yang tinggi.


Sejarah SMAN 1 Depok

SMA Negeri 1 Depok yang dikenal dengan nama “SMANSA” Depok berdiri sejak tahun 1979, diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang diabadikan dengan tugu peresmian yang ada di koridor sekolah. Sebelumnya sekolah ini berada di bawah lisensi SMA Negeri 1 Bogor, tetapi dengan berbagai pertimbangan dan tuntutan perkembangan wilayah Depok pada masa itu, berdirilah SMA Negeri 1 Depok secara mandiri dan terpisah dari SMA Negeri 1 Bogor.

Sekolah yang berlokasi di Jalan Nusantara Raya Nomor 317 Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok ini ternyata telah mengalami 8 kali pergantian kepemimpinan. M. Djuhdi merupakan Kepala SMA Negeri 1 Depok yang pertama. Beliau menjabat dari tahun 1977-1979. Penggantinya Drs. Ngatijo menjabat sampai tahun 1982. Setelah itu, SMANSA dikepalai oleh M. Daudin tahun 1982-1986. Pada tahun 1986-1989, Drs. Rohandi Natadipura memimpin sekolah ini. Kemudian, beliau digantikan berturut-turut oleh Soegianto Suronto (1989-1993), Drs. Wirya Djaya Atmaja (1993-1995), dan Drs. H. Didi Djunaedi Samaun (1995-2002).
Kemudian berubah menjadi SMA Negeri 1 Depok pada tahun 2003 dengan kepala sekolah yang pertama Drs. H. Sukandi Mustafa. Pengembangan sains dan kedisiplinan menjadi prioritas utama pada saat Sukandi Mustafa menjadi kepala sekolah. Kewajiban memakai pin salah satunya. Pergantian kepemimpinan juga sejalan dengan bertambahnya kualitas sekolah ini baik dari segi fisik pembangunan maupun mental pendidikannya. Dulu, pada saat sekolah ini dioperasikan untuk pertama kalinya, bangunan yang ada hanya ruang kelas 1 dan 2. Pembangunan dan penambahan prasarana terus dilakukan. Kini sekolah ini memiliki 18 ruang kelas, 1 ruang guru, 1 ruang kepala sekolah, laboratorium IPA, perpustakaan, mushola, kantin, dan sarana lainnya yang menunjang pembelajaran di SMANSA. Akhirnya masyarakat pun mengakui eksistensi SMAN 1 Depok sebagai sekolah favorit. Dengan kualitas pendidikan yang unggul diharapkan SMA Negeri 1 Depok bisa menghasilkan lulusan yang diharapkan bisa menjadi pemimpin di masa depan.
Pada saat GOCARA mengunjungi SMAN 1 Depok tampak suasana begitu tenang dan nyaman, terlihat beberapa guru mondar-mandir menuju ruang tata usaha, tampak pula utusan dari Dinas Pendidikan Kota Depok dan beberapa polisi yang berjaga. Memang pada saat itu Ujian Nasional (UN) tengah digelar di SMA Negeri 1 Depok. “Memang polisi berjaga-jaga di sekolah disebabkan SMA Negeri 1 Depok ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kota Depok sebagai tempat penyimpanan soal-soal UN untuk seluruh sekolah Menengah Atas kota Depok,” kata Drs. H. Sukandi Mustafa kepada GOCARA.
Sebagai sekolah rintisan Sekolah Berstandar Internasional tidak main-main dalam upaya mengembangkan kreativitas muridnya. Dengan visi Menjadikan SMA Negeri 1 Depok sebagai salah satu sekolah unggulan dan terbaik di Jawa Barat. Visi tersebut diimplementasikan melalui misi sekolah, antara lain, meningkatkan kinerja aparatur sekolah yang efektif, efisien dan profesional, meningkatkan segala potensi sumber daya sekolah, mengembangkan wawasan keunggulan, kreatif dan inovatif di bidang pendidikan, dan membangun komitmen kebersamaan dan keteladanan warga sekolah yang harmonis dan religius yang dilandasi Iman dan Taqwa. Pihak sekolah terus berupaya menyempurnakan kurikulum dan metode pembelajarannya. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan siswa untuk menghadapi UN. “Dalam mempersiapkan siswa untuk menghadapi UN, pihak sekolah memberikan waktu tambahan bagi siswa sepulang dari sekolah agar siswa memiliki gambaran soal yang akan keluar nantinya,” tutur Sukandi menjelaskan.
Pihak sekolah memberikan pelatihan-pelatihan baik yang diadakan dalam di lingkungan sekolah, maupun dari pemerintah Kota Depok kepada para guru. Pemerintah Kota Depok pada saat ini memiliki perhatian yang besar dalam dunia pendidikan. Pemerintahan Kota Depok telah membantu sekolah-sekolah di wilayah Kota Depok dalam menyediakan sarana dan prasarana sekolah seperti membangun Laboratorium dan perbaikan infrastruktur lainnya. Bantuan ini dirasakan sangat besar manfaatnya bagi pihak sekolah termasuk SMA Negeri 1 Depok. “Perhatian pemerintah Kota Depok sangat besar terbukti dengan bantuan pembuatan laboratorium sekolah,” kata Sukandi.
Prestasi Tinggi Diraih dengan Kerja Keras
SMA Negeri 1 Depok memiliki fasilitas pendukung yang memadai seperti, Laboratorium IPA, Laboratorium LAN & Internet, Laboratorium Komputer, Laboratorium Bahasa, Lab. Hidroponik, Ruang Audio Visual, Ruang Kesenian, Perpustakaan, Lapangan Olah Raga (Tennis, Voli, Futsal, Lompat Jauh, tenis meja, Senam Lantai), Ruang OSIS, Ruang Koperasi, Siswa Ruang UKS/PMR, dan Ruang Ganti telah diaktifkan Hotspot Area SMANSA siswa serta bagi siswa pengguna Notebook yang memiliki fasilitas wireless, agar para siswa dapat mengakses internet secara lebih mudah dan gratis di sekolah. Dalam meningkatkan kreativtas siswa SMA Negeri 1 Depok memiliki banyak ekstrakurikuler. Yakni, bagi siswa yang gemar foto dapat ikut Focus, PEPALA (Pelajar Pecinta Alam), EC (English Club) , Rohis, Rokris, Futsal, CIRRUS (Central Informasi Remaja-Remaja Unik Smansa), Paskibraka, Taekwondo, KOPSIS (Koperasi Siswa), Teater Langit, NBK (Nihongo no Benkyo Kai), PMR WITASA (Palang Merah Remaja Wira Taruna Perkasa), KIR LP&P (Kelompok Ilmiah Remaja Lahan Pertamanan dan Percobaan), Bakset Ball, sepak Bola dan masih banyak kegiatan lainnya.
Dengan fasilitas yang memadai dan ditunjang ektrakurikuler yang baik, SMA Negeri 1 Depok memperoleh prestasi yang sangat memuaskan, baik akademis maupun non akademis. Antara lain Juara 1 dan 2 Olimpiade Akuntansi & Pasar Modal, Juara 1 Siswa berprestasi Kota Depok, Juara Umum The Battle of Chemistry, medali emas Olimpiade Sains National Ekonomi, medali perunggu Olimpiade Sains National Biologi, juara umum 3 Invitasi Taekwondo, Juara 2 lomba Biologi SMA oleh FMIPA UI Depok, juara 1 lomba karya tulis lingkungan oleh Dinas Pendidikan Depok, Juara 2 dan 3 Accounting Competition oleh Fakultas Ekonomi Universitas Kristen Indonesia Jakarta, juara 1 siswa teladan Kota Depok dan masih banyak prestasi yang diraih siswa-siswi SMA Negeri 1 Depok. Semua itu, tentu bisa diraih dengan kerja keras dan disiplin dalam proses pembelajaran. Mujiono

Impian Lain Setelah Ujian Nasional

Ujian Nasional (UN) untuk Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan yang sederajat baru saja berakhir. Para siswa tentu tengah berdebar-debar menanti apakah bisa lolos UN. Selain itu, mereka tentu masih harus berjuang keras untuk bisa masuk ke sekolah lanjutan dan perguruan tinggi yang dipilih. Dipastikan pula untuk bisa masuk ke sekolah negeri dan Perguruan Tinggi Negeri harus bersaing keras.

Ujian Nasional (UN) agaknya menjadi ”hantu” yang menakutkan bagi sekolah dan para siswa. Apabila kita menyambangi banyak sekolah, tiga bulan sebelum pelaksanaan UN, sekolah dan siswa dipacu untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan soal-soal UN. Untuk tahun 2008 pemerintah menaikkan rata-rata nilai kelulusan menjadi 5,25. Mata pelajaran yang di-UN-kan pun bertambah. Selain itu, walaupun belum menjadi penentu kelulusan, UN juga dilaksanakan untuk tingkat SD. Nilai UN kini memang menjadi ”raja”, karena menjadi penentu kelulusan dan menjadi ”tiket” masuk untuk sekolah-sekolah negeri.
Sebab itu, tidak mengherankan banyak sekolah melakukan drilling kepada para siswanya. Dan, para siswa yang ikut UN pun mengikuti bimbingan belajar secara intensif. Barangkali untuk para siswa dari keluarga berada, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pendalaman materi mata pelajaran yang di-UN-kan seperti IPA, IPS, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia tidak menjadi persoalan. Untuk sebuah program ”pendalaman materi (PM)” selama 3 bulan, misalnya, siswa dikenakan biaya Rp 375.000 oleh sekolah. PM dilakukan pada pagi hari dari jam 07.00-08.00, kemudian dilanjutkan pada pukul 14.00-16.00.
Disamping itu, banyak siswa yang mengikuti bimbingan belajar, seperti Primagama, Nurul Fikri, IPiim, Teknos, BTA, dan lain-lain. Untuk program bimbingan belajar satu tahun, rata-rata orangtua harus ”merogoh kocek” sekitar Rp 2.500.000. Bahkan, untuk program intensif khusus untuk mata pelajaran yang di-UN-kan selama dua bulan orangtua masih harus membayar sekitar Rp 375.000. Tentu saja biaya tersebut jauh lebih besar, jika harus diperhitungkan dengan biaya-biaya lain, seperti biaya transportasi, pembelian buku-buku soal, foto copy, dan lain-lain. Tidak mengherankan, jika banyak yang mengatakan biaya pendidikan di Indonesia mahal.
Banyak kritik memang terhadap UN. UN dinilai tidak memberikan rasa adil terhadap penentuan kelulusan seorang siswa. Sebab, kelulusan hanya ditentukan oleh 4-6 mata pelajaran. Sementara sesungguhnya penilaian siswa adalah menjadi hak otonom seorang guru. Pembelajaran siswa selama 3 tahun untuk SMP dan SMA, dan 6 tahun untuk SD, hanya dinilai selama 4 hari pelaksanaan UN. Sekolah dan guru seolah dicabut haknya dalam melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan. Kritik demikian rupanya tidak pernah didengar oleh pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas). Depdiknas sendiri memperkirakan kelulusan UN tahun 2008 mencapai 90%.
Standarisasi soal-soal UN sendiri menurut Prof. Dr. Djemari Mardapi, Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) berdasarkan kurikulum yang telah disusun. Dikatakan, apabila sekolah menerapkan pembelajaran berdasarkan muatan kurikulum maka para siswa tidak akan menemui kesulitan dan menjawab soal-soal UN. Pada sisi lain, Depdiknas pun tidak memonopoli pembuatan soal-soal UN. Setidaknya, Mendiknas Prof. Dr. Bambang Sudibyo menyatakan pelaksanaan UN akan semakin terdesentralisasi. “Pemerintah pusat hanya menitipkan 40% soal. Sisanya ditentukan oleh tim provinsi,” tutur Mendiknas Bambang Sudibyo.
Pemerintah harus mengakomodir sebagian besar aspirasi masyarakat, bukan segelintir saja. Yang memang perlu dilakukan adalah melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat, bahwa UN itu adalah menilai pencapaian standar secara nasional dan bukan satu-satunya penentu kelulusan. Penentu kelulusan siswa itu mencakup empat komponen, yaitu, siswa harus mengikuti seluruh program pembelajaran, memiliki kepribadian yang baik, lulus ujian sekolah dan lulus ujian nasional.
Untuk UN SD kali ini standar nilai kelulusannya ditentukan oleh sekolah masing-masin. Soal ujian 40% dibuat oleh pusat dan 60% dibuat oleh guru-guru di daerah, karena 40% itu untuk pemetaan secara nasional. Jika ada yang mengatakan bahwa UN itu menggunakan pendekatan proyek mungkin mereka tidak tahu berapa dana untuk pelaksanaan ujian nasional ini. Dana yang disetujui DPR untuk program ujian nasional hanya sebesar Rp 90 miliar, jika dibagi untuk keperluan jutaan siswa maka itu kecil sekali. Mungkin untuk mencetak soal saja sudah sangat minim.
UN juga tidak merampas hak atau otoritas guru dalam menilai karena guru tetap melakukan penilaian tes harian atau tes semester. Pemerintah dan masyarakat sudah bahu membahu berupaya untuk meningkatkan mutu pendidikan, oleh karenanya nilai standar kelulusan bagi SMA/SMK untuk tahun ini dinaikkan menjadi rata-rata minimal 5,25 dengan nilai minimal setiap mata pelajaran tetap 4,25. Hal ini bertujuan untuk memacu siswa agar terus meningkatkan waktu dan pola belajar mereka agar senantiasa lebih baik lagi. Saya tidak menampik jika memang terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan UN, misalkan, ada guru yang mencoba membantu agar siswanya lulus.
Pakar dan praktisi pendidikan Prof. Dr. Arief Rachman mengungkapkan, adanya kekeliriuan dalam pelaksanaan UN. Arief Rachman mengungkapkan, telah terjadi fenomena peningkatan kecurangan sejak proses UN dijalankan. “Banyak yang perlu diluruskan dalam pelaksanaan UN. Sebab itu, secepatnya saya akan bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla,” kata Arief Rachman.
Kecurangan di dalam UN memang banyak terungkap di media massa. Di Makassar 7 orang kepala sekolah dan sejumlah guru terpaksa berurusan dengan polisi karena melakukan pembocoran soal. Di Sumatera Utara pun sejumlah guru tertangkap tangan tengah membantu siswa menjawab soal-soal. Pelaksanaan UN tahun 2008 ini memang menarik disimak. Pengamanan terhadap soal-soal UN yang akan didistribusikan ke sekolah-sekolah pun dilakukan oleh aparat kepolisian. Bahkan, di sejumlah daerah, soal-soal sempat “diinapkan” terlebih dahulu di kantor polisi sebelum didistribusikan ke sekola-sekolah. Sejumlah siswa yang diwawancarai, misalnya, mengaku mendapatkan bocoran jawaban soal. “Walaupun demikian saya tetap memeriksa kembali jawaban soal yang diterima. Ada beberapa yang tepat, tapi banyak juga yang tidak tepat. Soal-soalnya sendiri lebih mudah dibandingkan latihan-latihan yang diberikan sekolah maupun bimbingan belajar,” tutur Pradipta, seorang siswa di SMP di Jakarta Pusat.
Apa pun UN telah menjadi keputusan pemerintah. Seperti halnya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak, pemerintah telah berketetapan hati untuk tidak mengubah pola UN, walaupun seperti dikatakan Mendiknas Bambang Sudibyo, pelaksanaannya akan terus diperbaiki. Tentu perbaikan harus terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di Indonesia.
Kini, bagi siswa yang lulus UN tentu masih harus mendapatkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jika nilai UN tinggi tentu saja bisa masuk sekolah negeri unggulan, sebaliknya bagi yang memiliki nilai rata-rata pas-pasan, tentu harus masuk di sekolah swasta. Yang terpenting sesungguhnya, bagaimana para orangtua dan siswa bisa memilih sekolah yang memiliki mutu dalam pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan namun memperhatikan pula pembentukan karakter siswa. Sehingga, tolak ukur pemilihan sekolah bukan sekedar murah dan mahalnya biaya yang harus dibayar. Bukankah begitu? Bkr

MEMANFAATKAN PENGETAHUAN AWAL UNTUK MENEMUKAN

Oleh: Drs Anton Noornia, M.Pd.




Bila pada tulisan sebelumnya kita telah membahas bagaimana cara membelajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan pada Bilangan Bulat, maka uraian kali ini kita akan melanjukan pembahasan mengenai Bilangan Bulat tetapi dengan pembahasan operasinya mengenai perkalian.
Guru umumnya memang tidak menemui kendala banyak apabila menjelaskan operasi perkalian pada Bilangan Bulat dibandingkan menjelaskan operasi penjumlahan dan perkalian. Akan tetapi bukannya guru tidak mempunyai kendala dalam mengajarkan operasi perkalian pada bilangan bulat in, terutama dalam hal menyampaikan konsepnya. Biasanya guru sering mengambil jalan pintas dalam menyempaikan konsep perkalian pada bilangan bulat. Jalan pintas yang diambil ini memang terlihat efektif, tetapi sangat dangkal pemahamannya. Guru umunya memberikan saja aturan-aturan/algoritma mengenai perkalian pada bilangan bulat ini, misalnya,

• Bilangan (bulat) positif dikalikan dengan bilangan (bulat) positif hasilnya bilangan (bulat) potitif. ( 1 x 1 = 1 )
• Bilangan (bulat) positif dikalikan dengan bilangan (bulat) negatif hasilnya bilangan (bulat) negatif. ( 1 x -1 = -1 )
• Bilangan (bulat) negatif dikalikan dengan bilangan (bulat) positif hasilnya bilangan (bulat) negatif. ( -1 x 1 = -1 )
• Bilangan (bulat) negatif dikalikan dengan bilangan (bulat) negatif hasilnya bilangan (bulat) potitif. ( -1 x -1 = 1 )

Hal ini memang mudah! Tetapi jika suatu saat siswa bertanya mengapa demikian? Guru sering tidak dapat menjawabnya, dan hanya berkelit bahwa itu demikain aturannya! Dari sananya begitu!
Untuk menghindari proses yang tiba-tiba seperti itu, yang menjadikan seorang guru terjebak dalam keadaan dimana guru harus menjadi orang yang paling bertanggung jawab untuk memberikan alasan yang memang tidak mudah dalam menjelaskan konsep perkalian pada bilangan bulat. Guru dapat menyampaikan konsep perkalian bilangan bulat ini melalui proses pembelajaran yang memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Di satu sisi ini menjadikan guru tidak menjadi sasaran pertanyaan dari mana aturan perkalian bilangan bulat itu berasal. Di sisi lain guru berarti menerapkan proses pembelajaran yang lebih banyak melibatkan siswa, sekaligus mencoba mendorong siswa membangan pengetahuannya. Dan ini berarti guru telah menerapkan pembelajaran matematika paradigma baru yang lebih student oriented.
Untuk menjelaskan konsep perkalian pada bilangan bulat ini mulailah dengan apa yang telah diketahui siswa, yaitu barisan bilangan. Berilah beberapa contoh barisan bilangan aritmetika, yaitu barisan bilangan yang naik/bertambah atau turun/berkurang secara konstan. Sambil menentukan barisan bilangan yang tidak diketahui/melanjutkan barisan bilangan selanjutnya tanyakan kepada mereka berapa lompatan bilangan yang terjadi.
Misal,
Perhatikan barisan-barisan bilangan berikut. Berapa besar lompatan masing-masing. Kemudian tentukan 3 bilangan lainnya?

• 3, 6, 9, 12, 15, ..., ..., ...
• 2, 7, 12, 17, 22, 27, ..., ..., ...
• ..., ..., ..., 8, 14, 20, 26, 32.
• ..., ..., ..., 24, 31, 38, 45, 52
• 34, 30, ..., ..., ..., 14, 10, 6
• -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5,..., ..., ...
• ..., ..., ..., 5, 8, 11, 14


Sajikan soal-soal seperti ini sehngga siswa tahu bagaimana konsep barisan bilangan aritmetika terbentuk.
Selanjutnya kaitan barisan bilangan dengan hasil perkalian dari dua buah bilangan yang beruntun. Berdasarkan hasil perkalian yang beruntun tersebut mintalah siswa untuk menebak hasilnya.
Misal :
3 x 5 = 15
2 x 5 = 10
1 x 5 = 5 Perhatikan pengali bilangan 5 dan hasilnya, apakah seperti
membentuk barisan bilangan? Barisan bilangan apa itu?
Lanjutkan perkerjaan
0 x 5 = 0
-1 x 5 = ...
-2 x 5 = ...

Lakukan ini berulang-ulang untuk memastikan keyakinan siswa terhadap hasil dari perkalian bilangan positif dan negatif. Setelah mereka yakin akan hasilnya yang didapat, maka mintalah mereka menyimpulkan suatu aturan sendiri, bahwa
• Bilangan (bulat) positif dikalikan dengan bilangan (bulat) negatif hasilnya bilangan (bulat) negatif. ( 1 x -1 = -1 )

Hal ini tentu akan lebih tertanam pada pengetahuan siswa mengenai operasi bilangan bulat ini, karena merekalah yang menduga hasil dan menyimpulkan sendiri hasil yang mereka dapat dari pengamatan terhadap barisan bilangan dan perkalian bilangan yang telah mereka ketahui sebelumnya. Kegiatan ini analog untuk operasi perkalian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif yang menghasilkan bilangan bulat negatif.
Untuk mendapatkan aturan bahwa perkalian dua buah bilangan bulat negatif adalah positif, dapat dilanjutkan dari hasil yang telah diperoleh di atas.
Misal :
Jika mereka telah yakin dengan hasil ini, maka lanjutkan perkalian
-1 x 5 = -5
-2 x 5 = -10
-2 x 4 = -8
-2 x 3 = -6
-2 x 2 = -4
-2 x 1 = -2 Perhatikan pengali bilangan -2 dan hasilnya, apakah seperti
membentuk barisan bilangan? Barisan bilangan apa itu?
Lanjutkan perkerjaan
-2 x 0 = 0
-2 x -1 = ...
-2 x -2 = ...
-2 x -3 = ...

Lakukan ini berulang-ulang untuk memastikan keyakinan siswa terhadap hasil dari perkalian bilangan bulat negatif dan negatif. Setelah mereka yakin akan hasilnya yang didapat, maka mintalah mereka menyimpulkan suatu aturan sendiri, bahwa
• Bilangan (bulat) negatif dikalikan dengan bilangan (bulat) negatif hasilnya bilangan (bulat) negatif. ( -1 x -1 = 1 )

Strategi pengajaran seperti ini dengan memanfaatkan apa yang mereka tahu sebelumnya, sebenarnya dapat dikategorikan juga belajar dengan menggunakan pendekatan Realistic Mathematics Education (RME). Pengetahuan mengenai barisan dan perkalian bilangan cacah merupakan pengetahuan yang dianggap realistik bagi siswa untuk memasuki pengetahuan yang baru, yaitu perkalian bilangan bulat. Pengetahuan mengenai barisan dan perkalian bilangan cacah dapat dianggap pengetahun yang cukup nyata bagi siswa untuk belajar materi perkalian bilangan bulat yang abstrak.
Demikian penjelasan mengenai penyajian untuk membelajarkan perkalian bilangan bulat, dimana penjelasan lebih banyak melibatkan siswa dan siswa sendirilah yang nantinya akan menentukan aturannya berdasarkan kerja yang mereka lakukan. Disamping diharapkan lebih mudah dipahami siswa, juga menjadikan guru tidak terjebak dalam memberikan aturan yang tidak meyakinkan dari mana datangnya. Dan juga guru dapat menghindar dari pertanyaan siswa, ”Mengapa bilangan negatif dikali bilangan negatif itu hasilnya positif?”, Guru : ”.....??!!”.

KETERWAKILAN REGIM DAN KEKERASAN POLITIK

Oleh : Dr. Muchlis R. Luddin, MA


Sejak filosof sosial membuat Aristoteles membuat spekulasi bahwa setiap ketimpangan akan mengakibatkan kekerasan politik dan ‘revolusi’, dunia politik kita juga masih menggambarkan hal yang sama. Setidak-tidaknya mengkonfirmasi ulang bahwa hampir semua kekerasan politik dan ‘revolusi’ (mungkin dibaca: reformasi) dapat merubah aspek-aspek kehidupan kenegaraan kita, atau merubah perilaku masyarakat kita. Perubahan itu, setidak-tidaknya bermuara pada dua hal, yakni terjadi konsolidasi atau justru memperparah ketimpangan sosial.

Spekulasi Aristoteles seperti di atas, sekarang ini tengah terjadi dalam dunia pendidikan kita. Kita baru saja menyaksikan ‘drama berulang’ soal ujian nasional. Drama itu menyangkut perubahan perilaku masyarakat pendidikan kita, dari jujur menjadi bohong, dari terpercaya menjadi tak terpercaya, dari pendidik menjadi perusak mental anak, dari sosok teladan menjadi sosok penuh kemunafikan.

Apa lacur, karena peristiwa semacam ini berulang kembali: Satu hari sebelum ujian nasional dilaksanakan, sekelompok guru, kepala sekolah, dinas pendidikan di sebuah ibukota negara, yang menganggap dirinya sebagai negara yang mewarisi peradaban luhur, melakukan persekongkolan (dalam bentuk rapat koordinasi, rapat evaluasi persiapan ujian nasional) untuk menyiasati agar ujian nasional dapat berlangsung dengan ‘sukses’. Ada dua kategori ‘sukses’. Pertama, sukses itu dimaknai bahwa semua siswa yang ikut serta ujian nasional tahun ini harus dapat lulus dengan 90 % lebih dari seluruh siswa yang mengikuti ujian. Pencapaian persentase ini merupakan angka yang sudah ditetapkan oleh otoritas administrator pemerintahan daerah. Angka persentase itu merupakan prestise keberhasilan suatu daerah, apalagi daerah ibukota menjadi ‘barometer’ pembangunan pendidikan. Kedua, untuk mencapai sukses target di atas, para pendidik, guru, kepala sekolah, dinas pendidikan, harus mengatur strategi atau siasat agar target kelulusan dapat tercapai, tanpa ‘mengorbankan’ siswa, tanpa gejolak, tanpa harus sesuai dengan kemampuan siswa.

Persekongkolan komunitas pendidikan tidak berhenti sampai di situ. Persekongkolan itu berlanjut pada hari H ujian nasional. Modus persekongkolan dibuat beragam dan variatif untuk sekedar ‘menghapus jejak’ agar kalau terjadi sesuatu, persekongkolan tersebut tidak menciderai kebijakan. Cara-cara seperti ini dianggap menjadi lazim. Sekelompok pendidik bekerjasama dengan bimbingan belajar untuk medril soal jawaban yang telah beberapa hari ‘diserahkan’ komunitas pendidikan kepada institusi ini. Tujuannya agar pengenalan soal agar dapat segera ‘disosialisasikan’ kepada peserta ujian yang mengikuti bimbingan belajar. Sekelompok pendidik---guru-guru, petugas pemberi materi les privat, melakukan ‘pengayaan’ anak-anak didik yang akan mengikuti ujian nasional. Mereka memfokuskan dirinya untuk ‘membahas’ mata pelajaran yang akan diujikan, sementara mata pelajaran lain yang tidak diujikan boleh tidak diajarkan. Konsentrasi para pendidik itu tertuju pada mata pelajaran yang diujikan, karena mata pelajaran ini merupakan mata ajar yang sangat penting. Ia penting karena menentukan masa depan anak didiknya, menentukan kelulusan siswa.

Sekelompok pendidik yang lain, sibuk mengotak-atik soal ujian nasional, ketika baru saja soal ujian itu dibagikan kepada siswa peserta ujian. Mereka harus berlomba dengan waktu, karena lima belas menit sebelum akhir waktu ujian, para pendidik itu harus mendiktekan jawaban soal tersebut kepada anak-anak. Modus ’mendiktekan’ jawaban soal juga amat bervariasi. Ada jawaban soal yang dikirim via SMS, ada yang ditempelkan di ruang kamar mandi untuk segera disalin para siswa ketika mereka ’meminta izin’ untuk ke kamar mandi. Ada juga jawaban soal yang dititipkan kepada pengajar lembaga bimbingan belajar untuk diteruskan kepada peserta bimbingannya. Terdapat pula modus yang lebih sofistik, yakni guru-guru berjamaah ’membereskan’ form lembar hasil jawaban siswa setelah ujian usai, seperti terjadi di sebuah sekolah, di suatu kabupaten, di Sumatera Utara.

Modus persekongkolan berkembang sangat variatif, beragam, canggih, serta memperhitungkan segala kemungkinan ketahuan. Prilaku menyimpang seperti itu, bukanlah tanpa sebab. Pada galibnya, para pendidik itu memiliki hati nurani. Mereka juga memiliki kapasitas profesional sebagai pendidik. Tetapi, situasi yang menekan, yang dihadapi oleh komunitas penjaga peradaban ini menyebabkan mereka terpaksa mengambil jalan pintas. Yakni sebuah jalan yang merusak peradaban, sebuah cita-cita besar yang selama ini mereka pelihara, mereka jaga. Pendidikan sebagai lembaga yang membangun peradaban umat manusia.

Persoalannya kemudian adalah apakah pembangunan peradaban manusia itu dapat dikerjakan dengan keculasan, dengan cara-cara tidak beradab melalui pembohongan, ketidakjujuran? Apalagi prilaku semacam itu, dengan telanjang dipertontonkan langsung kepada anak didik yang selama ini mereka bina, anak-anak yang mereka ajarkan nilai-nilai peradaban. Bukankah prilaku yang timpang seperti itu akan memberi roh atau spirit terhadap terlegitimasinya prilaku-prilaku curang, hipokrit di dalam masyarakat. Akankah ketimpangan nilai yang nyata di dalam dunia pendidikan kita itu akan bergerak menjadi benih-benih subur kekerasan, atau keculasan?

Pertanyaan seperti itu bergayut erat dan diberi legitimasi oleh digunakannya pihak-pihak luar di dalam praktik pendidikan. Serbuan densus 88 anti teror terhadap sekelompok guru yang sedang memperbaiki jawaban soal siswa-siswanya, karena guru itu khawatir bahwa siswa tidak akan lulus mencapai target, telah membuktikan bahwa lembaga sekolah mirip dengan lembaga ’organisasi teroris’. Guru-guru yang ’melakukan kenakalan’ akibat tekanan kebijakan politik pendidikan, diidentikkan sebagai oknum-oknum yang melakukan kejahatan terorisme. Yakni sekelompok orang yang akan membahayakan masa depan bangsa dan negara. Oleh karenanya harus ’diserbu’ oleh satuan anti teror.

Kita tidak menyadari bahwa perbuatan ’terkutuk’ guru-guru itu disebabkan atau dipicu oleh sebuah kebijakan politik pendidikan. Politik pendidikan yang sangat meneror mentalitas, meneror prilaku, meneror pandangan dunia guru terhadap apa yang dimaksud dengan pendidikan dan praktik pendidikan. Kebijakan seperti itu, sesungguhnya dapat dikategorikan sebagai kekerasan politik suatu regim. Para guru terpaksa melakukan perbuatan seperti itu, karena harus mengikuti, harus melaksanakan, kebijakan yang meneror hati nuraninya, meneror profesinya, meneror mentalnya. Ujung pangkal dari peristiwa itu sesungguhnya, bukan berada pada pihak guru atau para pendidik di lapangan atau di hilir. Tetapi, awal mulanya prilaku menyimpang ini berada di hulu, yakni di area kebijakan politik pendidikan negara kita. Sumber keresahan sosial, yang menyemai semangat ’revolusi’ atau reformasi baru ditengah-tengah masyarakat, berada pada daerah hulu tersebut.

Para ahli pendidikan, ahli pedagogis, telah lama menyatakan bahwa ujian nasional amat melanggar prinsip-prinsip pendidikan dan pedagogis. Apalagi, pelaksanaan ujian nasional ini tidak disertai oleh suatu kelaziman dalam suatu evaluasi pendidikan. Anak yang gagal tidak diberi kesempatan untuk mengulang. Mereka yang belajar di sekolah yang buruk dipaksa berkompetisi dengan anak yang belajar di sekolah yang baik. Anak yang mempunyai akses besar terhadap sumber belajar dipertandingankan dengan anak-anak yang tidak memilki akses sumber belajar.

Harapan bahwa ujian nasional dapat serta merta meningkatkan mutu pendidikan nasional atau prestasi pendidikan juga belum dapat dibuktikan. Bahkan banyak studi yang menyatakan bahwa disparitas sosial ekonomi yang ada di dalam masyarakat sangat menentukan kualitas hasil pendidikan seseorang. Apalagi, penyelenggaraan ujian nasional kita mengabaikan prasyarat wajib yang harus ditempuh sebelum ujian itu dilakukan. Undang-undang sisdiknas mengharuskan pemerintah untuk memperbaiki terlebih dahulu standar-standar penting pendidikan, seperti standar isi, standar kurikulum, standar sarana prasarana, standar guru dan tenaga kependidikan, standar mutu pendidik dan berbagai standar lainnya. Jika standar itu telah cukup merata, baru kemudian ujian nasional dilaksanakan.

Melihat berulangnya drama ujian nasional, saya merasa khawatir bahwa praktik pendidikan semacam ini akan merangsang ’political violence’, baik yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya atau sebaliknya. Tanda ke arah itu telah muncul ketika keputusan pengadilan tinggi tentang penundaan ujian nasional akan dilawan oleh pemerintah, dimana pemerintah akan naik banding. Peristiwa ini menandai era baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara kita. Pemerintah menggugat aspirasi, keinginan dan kehendak rakyatnya. Pemerintah negara berhadap-hadapan langsung dengan rakyatnya. Bertarung satu sama lain. Oleh sebab itu, agak absurd kiranya, ketika saya mendengar banyak pernyataan keluhan dan kegalauan seperti ini: Apakah rakyat kita masih memerlukan pemerintah, karena pada faktanya, mereka tidak mengurusi atau melayani rakyat? Pemerintah justru melawan aspirasi, kehendak rakyat? Apa gunanya kita memilih suatu pemerintahan, apabila pemerintahan yang dipilih oleh rakyat itu menjadi ’lawan tanding’ rakyat? Jika hal ini berlangsung terus, maka mandat rakyat (keterwakilan regim yang dibangun atas dasar mandat rakyat), dapat dipertanyakan kembali. Pemerintah berpikir untuk dirinya sendiri, sementara aspirasi dan kehendak rakyat tak memiliki sambungan dengan pikiran pemerintah. Kesadaran pemerintah berbeda dengan kesadaran rakyat atau warga negaranya. Ketimpangan semakin menganga. Dan jika ini yang terjadi, maka spekulasi Aristoteles sperti dikemukakan pada awal tulisan ini dapat dibenarkan. Ketimpangan pemerintah dan rakyat bisa mendorong terjadinya reformasi baru, kalau tidak hendak disebut sebagai ’revolusi’. Kita berharap hal itu tidak terjadi, karena biaya sosial yang dibutuhkan terlalu besar bagi masa depan masyarakat kita. Hanya orang-orang cerdas yang menyadarinya.

Yayasan Karya Kasih Andreas Memberikan Pelayanan Pendidikan Humanis

Sekolah-sekolah di bawah Yayasan Karya Kasih menekankan pembelajaran untuk siswa secara interaktif. Iklim sekolah yang kondusif dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengapresiasi pembelajaran, berhasil mendorong prestasi siswa.

Sekolah Andreas dengan Yayasan Karya Kasih berlokasi di Kompleks Green Garden - Kedoya, Jakarta Barat merupakan embrio pendidikan yang dimulai sejak tahun 1989. Pada saat itu pendidikan baru dimulai dengan 2 kelas Taman Kanak-kanak dan 2 kelas untuk Sekolah Dasar. Semula sekolah hanya menempati ruko (rumah toko) di Sunrise Garden Blok X selama 2 tahun. Kemudian dengan kebijakan Gereja berada di daerah tersebut, Yayasan Karya Kasih kemudian mendirikan SMP (periode ajaran 1991-1992) dan SMA (periode ajaran 2000-2001). Sehingga dengan proses berjalannya waktu Sekolah Andreas telah memiliki PG/TK,SD,SMP dan SMA kesemuanya berada satu lokasi dengan Gereja St. Andreas sendiri di Kompleks Green Garden.


Dengan semboyan sekolah “Non Scholae Sed Vitae Dicimus” yang berarti sekolah bukan hanya untuk ilmu melainkan sekolah juga untuk hidup. Pendidikan sekolah Andreas menerapkan metode dalam proses pembelajaran merupakan metode siswa aktif. Hal tersebut terlihat didalam kelas diadakan diskusi kelompok ataupun dialog ketika GOCARA mendatangi sekolah Andreas tersebut. Kepala SMP FX. Maridjo yang juga mantan pelaksana harian di Yayasan Karya Kasih, mengatakan, metode pembelajaran yang diterap mengharuskan siswa aktif. Pengembangan kemampuan intelektual tidak hanya menjadi perhatian tetapi juga berkomitmen menumbuh kembangkan semua keceradasan (multiple Intelligence), mengedepankan penanaman nilai untuk membentuk pribadi yang berkarakter kuat dengan menciptakan iklim sekolah yang kondusif dan pengalaman nilai kehidupan lewat interaksi belajar.


Strategi mencapai hasil tanpa meninggalkan prestasi unggul juga tampak dalam srata nilai pendidikan nasional, yang beberapa diantaranya ditempuh dengan pembelajaran dilaksanakan secara efektif. Menciptakan dan melestarikan budaya mutu dengan salah satu caranya adalah profesionalisme pengajar yang sangat diperhatikan, pengelolaan secara efektif tenaga kependidikan, manajemen secara profesional dan transparan. Selain itu, pengembangan sekolah, -pembinaan moral dengan karakter seluruh warga sekolah dan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengapresiasikan diri dalam proses metode pembelajaran.

Pengembangan dan pendampingan untuk siswa, menurut Maridjo, benar-benar dipraktekkan dalam pendekatan melalui guru dan siswa, sekolah dengan orangtua, dan juga yayasan dengan staf guru antar unit. Hubungan tersebut dirasakan harmonis dan timbul pendekatan yang simpatik. Sehingga tidak menimbulkan “gap” antar siswa, siswa dengan guru, yayasan, dan orangtua. Selain memiliki keunikan tersendiri dengan pendidikan moral, lokasi yang berada dalam kompleks area gereja, Sekolah Andreas memiliki keunikan tersendiri dalam rangka mewujudkan visi, misi dan startegi. Hal itu dapat tergambar pada SMP Andreas dimana sistem pembelajaran berpegang pada kedisiplinan, keteladanan, mutu pendidikan, sarana prasarana, pengawasan yang melekat dan pendidikan yang religius.

Tidak terlepas dari visi dan misi yang telah digariskan dalam bidang pendidikan, SMP Andreas berusaha menciptakan pendidikan pluralistis, tidak bersifat diskriminatif dan ekslusif. Sekolah ingin melestarikan kemajemukan yang ada di dalam masyarakat, dan pengabdian dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berusaha dikembangkan oleh sekolah dengan pengadaan komputer sebagai kegiatan intra-kurikuler. Sekolah tidak menutup mata dengan perkembangan yang dimanfaatkan secara tidak benar dan telah berdampak negatif pada mentalitas anak.

Terobosan-terobosan baru terus dilakukan, salah satunya adalah dengan peningkatan SDM. Tenaga pendidik dan kependidikan harus memenuhi syarat baik secara administratif ataupun kualitas. Secara administratif guru harus bersekolah S1 dan mengajar sesuai dengan latar belakang pendidikan. Selain itu, ada prasyarat tertentu dalam untuk menjadi seorang pengajar seperti indeks prestasi kumulatif (IPK) memenuhi syarat dari perguruan tinggi yang diakui baik dan juga lulus seleksi test penerimaan. Untuk peningkatan terus dilakukan pelatihan, studi banding dalam peningkatan yang menjadi bagian utama dalam skala prioritas.

Jumlah siswa untuk setiap kelas pun dibatasi pada angka 20-25 siswa. Hal itu dimaksudkan agar pembinaan dan penanaman nilai pembelajaran dapat berlangsung aktif, dan efisien. Team work yang kompak, cerdas, dan dinamis menjadi pusat perhatian dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Sementara pengembangan kepribadian peserta didik dan sekaligus memasyarakatkan mutu pendidikan, SMP Andreas menjalin pengembangan dengan komunitas pendidikan. Melalui komunitas pendidikan diharapkan muncul persepsi sama diantara unit-unit di bawah Yayasan Karya Kasih dalam mengemban pelayanan pendidikan. “Perwujudan dari kegiatan sekolah juga diapresiasikan dengan menyelenggarakan Andreas Cup. Melalui kegiatan Andreas Cup ini sekolah dapat bergandeng tangan dalam mewujudkan kebersamaan tetapi juga sekaligus dapat meningkatkan prestasi khususnya dalam bidang olahraga dan organisasi sekolah,” ujar FX Maridjo.Agus